KUNJUNGAN KERJA/STUDY BANDING KOMISI IV DPRD KABUPATEN GARUT KE DINAS SOSIAL KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PROGRAM BPNT/PROGRAM SEMBAKO

Komisi IV DPRD Kabupaten Garut melaksanakan Study banding ke dinas Sosial Kabupaten Purwakarta, Rabu, (13/04/2022).

Kunjungan kerja tersebut membahas terkait polemic bantuan non tunai, perubahan mekanisme BPNT dari non tunai ke tunai yang menggubakan jasa POS, serta masih tidak tepatnya sasaran yang mendapat bantuan, seperti halnya orang yang berkecukupan masih mendapatkan bantuan.

Terkait hal tersebut, KASI DINSOS Kab. Purwakarta memberikan tanggapan, "bahwa setiap kegiatan BANSOS kami selalu komunikasikan dengan DISDUCAPIL Kab. Purwakarta, sehingga tidak ada data yang ganda atau bayi baru lahir yang mendapat bantuan".

Membludaknya masyarakat miskin baru di Kab. Purwakarta karena dampak dari covid-19 dan juga akibat kebijakan PPKM, maka yang termasuk kategori miskin jadi membludak. Imbasnya terhadap BPJS yang PBI, ini terjadi perekaman KTP yang dilakukan tahun 2010, NIK banyak dipakai oleh orang lain. "Kami sudah dan terus dipadan padankan, BPNT kami ada 411.500 KPM untuk kelayakan BPNT, BSI, PKH, PBI, setelah kami padankan Alhamdulillah yang returnnya sedikit, karena kami sudah kerjakan semua, kami punya tim dari bawah sampai ke desa, sampai saat ini baik, dari POS, walaupun belum 100 % tanpa bintek, POS sering hubungi ke kami pakai aplikasi dikerjakan POS 90 % lebih" ujar KASI DINSOS Kab. Purwakarta.