DPRD Kab. Garut Melaksanakan Kunjungan Kerja Studi Komparatif dalam rangka pembahasan mengenai LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 Ke Sekretariat Daerah Kota Bandung

Wakil ketua DPRD Kab. Garut Enan beserta PANSUS LKPJ yang diketuai oleh H. Subhan Fahmi beserta jajarannya melaksanakan kunjungan kerja Studi Komparatif dalam rangka pembahasan mengenai LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2021 ke Sekretariat Daerah Kota Bandung, pada hari Kamis (07/04/2021). 

Kunjungan ini diterima oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung Drs.Hendrawan Setia Wiwaha . M.AP beserta staf, turut dihadiri juga oleh ibu ketua DPRD , Wakil ketua DPRD, ketua,wakil, dan anggota PANSUS serta Sekretaris DPRD Kab.Garut dengan jumlah anggota PANSUS sebanyak 14 (empat belas) orang.

Dalam kunjungan ini, wakil ketua DPRD Kab. Garut beserta PANSUS LKPJ berkesempatan berdiskusi dengan Kepala Bagian Tata Perintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung. H. Subhan Fahmi menyampaikan pertanyaan terkait serapan anggaran dan capaian IKU, kemiskinan kemudian terkait rekomendasi LKPJ yang ditindaklanjuti. Hal ini ditambahkan oleh H. Dadang Sudrajat Selaku Wakil Ketua PANSUS LKPJ “Sebenarnya kalau bicara dokumen ini hampir sama tetapi kita tidak tahu kalau dilihat dari materi seperti apa, kemudian dari sisi kemiskinan, investasi dan lain-lain ini menjadi kesulitan kita untuk mengentaskannya, yang saya ingin tanyakan disini ada tidak dari rekomendasi LKPJ yang ditanggapi serius oleh wali kota, saya ingin ada gambaran, apakah ada pemisahan program pengentasan kemiskinan dari program provinsi dan program kota, kemudian dari sisi rekrutmen PPPK posisi di kota bandung seperti apa?”. Lebih lanjut Drs. H. Nadiman mengatakan “Bandung adalah etalase Provinsi Jawa Barat, kira-kira hubungan dengan provinsi seperti apa dalam kontek Bandung harus lebih baik dari Kota dan Kabupaten di jawa barat, dari sisi APBD saya lihat tidak berbeda jauh tetapi kalau di lihat dari sisi kewilayahan ini akan sangat jauh berbeda karena Garut sangat luas wilayahnya, maksud saya bagaimana pola yang di bangun secara politis dengan pemerintah provinsi jawa barat”.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung menuturkan “sesuai dengan visi kota bandung, yang dijadikan beberapa program, kami sudah bisa membangun infrastruktur, dan koordinasi dengan provinsi kami sudah bisa membangun flyover dan itu hasil konkrit komunikasi pemkot dengan pemprov, saat ini kami sedang mencoba menangani km 019 kaitan dengan bagaimana mengatasi kemiskinan ini kami sudah membuat kartu Bandung sejahtera dengan anggaran Rp 30 Milyar, untuk pppk ini leading sektornya ada di BPKSDM, kalau melihat jumlah memag kita masih kekurangan pegawai, di kami sendiri hanya mempunyai 3 staf,bisa memaksimalkan untuk kemanfaatan untuk masyarakat”.